PRESIDEN JOKOWI LANTIK HADI TJAHJANTO SEBAGAI KEPALA STAF ANGKATAN UDARA

Foto: Biro Pers Setpres

Presiden Joko Widodo pada Rabu, 18 Januari 2017, secara resmi melantik Marsekal Madya TNI Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Pengangkatan Hadi Tjahjanto yang digelar di Istana Negara tersebut didasarkan pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/TNI/Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara.

Hadi Tjahjanto menjadi orang tertinggi di korps Angkatan Udara menggantikan Marsekal Agus Supriatna yang memasuki masa pensiun. Pria kelahiran Malang, 8 November 1963 tersebut merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987. Dalam perjalanan kariernya, dirinya sempat menempati beberapa jabatan strategis di TNI AU, salah satunya sebagai Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah pada 2010-2011 dan jabatan Direktur Operasi dan Latihan Basarnas pada 2011-2013. Kariernya berlanjut dengan menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013-2015. Pada tahun 2015, Hadi Tjahjanto kembali dipercaya untuk memimpin Pangkalan Udara sebagai Danlanud Abdulrachman Saleh, Malang. Hadi Tjahjanto mendapat pangkat Marsekal Muda dan menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada tahun 2015-2016. Terakhir, Hadi Tjahjanto dipindahtugaskan sebagai Irjen Kementerian Pertahanan serta kenaikan pangkat menjadi Marsekal Madya pada bulan Oktober 2016.

Foto: Biro Pers Setpres

Pada pelantikan hari ini, Hadi Tjahjanto kembali mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan setingkat lebih tinggi menjadi Marsekal TNI. Kenaikan pangkat tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TNI/Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan Perwira Tinggi TNI yang berlaku mulai tanggal 17 Januari 2017. Hadi Tjahjanto diambil sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo agar dapat mengemban amanah yang diberikan dalam menjalankan tugas menakhodai korps Angkatan Udara. Acara pelantikan tersebut ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta diikuti oleh sejumlah pejabat yang hadir di ruangan tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Ketua DPR Setya Novanto.

Transparansi Mulai dari Perencanaan hingga Pengadaan

Saat memberikan keterangan pers usai pelantikan, Hadi menjelaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk mewujudkan zero accident di dalam setiap operasi udara. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, ia akan menerapkan transparansi program mulai dari perencanaan hingga pengadaan barang termasuk pengadaan alutsista. “Maka seluruh kekuatan udara bisa melaksanakan terbang dengan aman sehingga kita terhindar dari accident atau kecelakaan pesawat terbang, itu yang benar-benar akan saya awasi dan saya akan turun ke bawah,” ujar Hadi.

Lebih lanjut, Hadi juga menjelaskan bahwa saat ini tengah dilakukan evaluasi bersama tim dari Panitia Penyidik Kecelakaan Pesawat Udara (PPKPU) Mabes TNI untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan udara tersebut. “Sebagai suatu koreksi sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang berulang tentunya,” imbuhnya.  Selain itu, Hadi juga bertekad untuk membenahi proses manajemen mulai dari bawah hingga ke atas. Dengan pembenahan tersebut, ia meyakini bahwa komitmen zero accident akan benar-benar dapat terwujud. “Sehingga manajemenlah yang harus benar-benar kita benahi. Mulai dari manajemen pengadaan barang, manajemen pembinaan latihan, manajemen bagaimana kita memberikan pengarahan dari komandan ke satuan bawah. Ini harus tetap melekat apabila manajemen itu dilaksanakan dengan baik, saya berkeyakinan bahwa accident itu bisa dihindari,” ujar Hadi.

Sumber : Kepala Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden

INDONESIA DAPAT TAMBAHAN KUOTA HAJI 52.200 JAMAAH UNTUK 2017

Kabar gembira datang bagi seluruh umat muslim Indonesia. Mulai tahun 2017 ini, kuota haji bagi Indonesia bertambah sebanyak 52.200 jamaah. Kabar baik tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, pada Rabu sore, 11 Januari 2017.

Kepastian tersebut didapat sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi pada bulan September 2015 silam. Hal tersebut ditambah dengan pembicaraan tindak lanjut oleh Menteri Agama dan Luar Negeri Indonesia terkait dengan pertemuan Kepala Negara dengan Deputi Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman, pada September 2016 di Hangzhou, Tiongkok.

"Dari proses pembahasan tindak lanjut tersebut, pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, telah memutuskan untuk mengembalikan kuota normal haji bagi Indonesia dari 168.800 menjadi 211 ribu untuk tahun 2017," terang Presiden.

Untuk diketahui, sejak 2013 lalu, jumlah kuota jamaah haji dari seluruh negara mengalami pengurangan sebesar 20 persen. Hal tersebut dilakukan seiring dengan perluasan pembangunan fasilitas di Masjidil Haram, Mekkah.

Kabar baik tak berhenti sampai di situ. Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota haji yang diajukan pemerintah Indonesia. Sebanyak 10 ribu jamaah pun ditambahkan kembali dari jumlah normal tersebut.

"Selain pengembalian kuota sebesar 211 ribu, maka pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota untuk Indonesia dan memutuskan pemberian tambahan 10 ribu. Dengan demikian, kuota haji untuk Indonesia tahun 2017, dari 168.800 menjadi 221 ribu. Dengan demikian, Indonesia memperoleh kenaikan sebesar 52.200," ujarnya.

Atas penambahan kuota haji tersebut, pemerintah Indonesia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Arab Saudi. Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi terhadap segala upaya pemerintah Arab Saudi yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji, utamanya bagi jamaah asal Indonesia.

"Dengan sudah adanya keputusan ini maka persiapan haji 2017 sudah dapat dilakukan sejak dini," tutur Presiden.

Mengakhiri keterangannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengungkapkan rencana kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia. Kunjungan tersebut rencananya akan dilakukan pada Maret 2017 mendatang.

"Insya Allah pada bulan Maret 2017 yang akan datang. Tentunya kita menyambut baik rencana tersebut," tutupnya.

Mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut ialah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sumber : Bey Machmudin (Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

TAHUN 2020, RESTORASI GAMBUT CAPAI DUA JUTA HEKTARE

Jakarta, 11 Januari 2017

Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut yang ada di Indonesia, terutama pada tujuh provinsi yang telah ditetapkan sebagai kawasan budi daya. Bahkan Presiden Joko Widodo secara langsung menegaskan kepada jajarannya saat memimpin rapat terbatas pada Rabu, 11 Januari 2017 di Kantor Presiden Jakarta.

"Saya ingin menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melakukan restorasi lahan gambut di 7 provinsi, yaitu di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan di Provinsi Papua," ujar Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut sejalan dengan misi awal Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016. Sebelumnya BRG tersebut telah dibentuk pada tanggal 6 Januari 2016.

"Sejalan dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut di awal 2016, kita telah menargetkan target restorasi lahan gambut sampai 2020 seluas dua juta hektare di 7 provinsi tersebut dan pada tahun 2017 ini target kita adalah 400 ribu hektare," imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian/lembaga untuk bersama-sama mendukung dan menyelaraskan agenda kerja pelaksanaan restorasi gambut. Apalagi pada tahun 2017 pemerintah telah menargetkan restorasi gambut pada kawasan budi daya, hutan lindung, dan konservasi tanah air.

"Dari peta indikatif terlihat jelas bahwa restorasi gambut harus dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budi daya, mulai dari hutan produksi sampai areal pengguna lain, baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin. Sisanya restorasi juga dilakukan di kawasan hutan lindung dan konservasi, yaitu seluas 685 ribu hektare," ucap Presiden.

Empat Arahan Presiden Terkait Restorasi Gambut

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan beberapa hal terkait restorasi gambut di kawasan budi daya. Yang pertama, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat dilibatkan dalam restorasi gambut yang sedang dijalankan pemerintah.

"Sosialisasi dan edukasi kepada warga harus digencarkan," kata Presiden Joko Widodo”.

Tak hanya itu, dalam arahan kedua Presiden Joko Widodo meminta agar semua unsur, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga swasta turut mengambil peran dalam restorasi gambut tersebut.

"Saya minta kalangan swasta maupun BUMN pemegang konsesi, diwajibkan untuk terlibat dalam restorasi lahan gambut ini," ujarnya

Lebih lanjut, pemberian hukuman yang tegas bagi para pelaku pembakar hutan dan alih fungsi kawasan juga salah satu yang disinggung Presiden Joko Widodo dalam arahan ketiga.

"Penegakan hukum lingkungan yang tegas termasuk evaluasi pada izin-izin konsesi yang telah dikeluarkan bagi pembakar maupun pelaku alih fungsi kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung lahan gambut," terang mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Ke empat, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menutup izin baru dan pembukaan lahan sebagai bentuk perlindungan bagi kurang lebih 6,1 juta hektare areal gambut yang masih utuh. Apalagi pemerintah telah menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai perlindungan gambut atau PP Nomor 57/2016 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

"Saya minta semua kebijakan maupun perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian dalam pemanfaatan area di kawasan ekosistem gambut harus betul-betul menjaga fungsi hidrologis gambut dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar," tutupnya.

Sejumlah menteri dan jajaran lainnya hadir dalam rapat terbatas tersebut. Tampak dari sekian banyak yang hadir tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead.

Sumber : Bey Machmudin (Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)