TIPE-TIPE HIGH IMPACT PRACTICES (HIP) DI PENDIDIKAN TINGGI

a.      Seminar untuk mahasiswa baru atau mahasiswa tahun pertama

Banyak universitas telah mengembangkan berbagai model seminar untuk mahasiswa baru. Seminar ini biasanya dilakukan dalam kelas yang relatif kecil, sekitar 15 sampai 18 mahasiswa. Sebelum semester dimulai, mahasiswa baru menerima informasi tentang berbagai topik seminar yang tersedia. Mahasiswa baru diperbolehkan memilih seminar dengan tema yang mereka sukai. Selama satu semester mereka mengambil seminar ini yang diajarkan oleh seorang dosen, dibantu dengan mahasiswa senior sebagai peer group leader. Biasanya seminar ini juga bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa dengan berbagai kegiatan maupun kehidupan di perguruan tinggi secara umum. Pada dasarnya seminar ini juga didesain untuk memberikan orientasi kepada mahasiswa baru. Oleh karena mahasiswa baru mengambil mata kuliah seminar ini selama satu semester, mereka bisa mendapatkan informasi, support, maupun berdiskusi dengan dosen ataupun mahasiswa lain terutama apabila mereka mendapatkan kesulitan untuk beradaptasi dengan pembelajaran dan kehidupan di perguruan tinggi.

Seminar ini di samping memberikan kesempatan mahasiswa baru untuk melakukan transisi dalam kehidupan di pendidikan tinggi, juga membahas secara mendalam topik yang menjadi focus seminar. Sebagian besar seminar untuk mahasiswa baru juga dikombinasikan dengan unsur pengabdian yang dilakukan secara berkala yang berkaitan dengan topik yang menjadi fokus kelas. Refleksi berdasarkan pengalaman dalam melakukan pengabdian pada masyarakat maupun refleksi yang berkaitan dengan bahan-bahan bacaan untuk kelas dan pengalaman-pengalaman lain secara intensif dilakukan dalam kelas seminar ini. Selain itu, penulisan paper ilmiah yang mensintesakan topik yang menjadi fokus seminar, pengalaman pengabdian dan referensi ilmiah juga merupakan bagian terintegrasi dalam seminar ini.

b.      Pengalaman intelektual bersama

Hal ini dilakukan dengan mensyaratkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dengan topik yang hampir sama sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk bertukar pikiran dan secara kritis menganalisa apa yang mereka pelajari bersama. Mahasiswa dari beberapa seksi yang berbeda bias berkumpul dan berdiskusi di luar jam kelas, melakukan tugas secara bersama, dosen juga sering memberikan tugas kelompok agar mahasiswa bisa belajar untuk bekerja sama. Beberapa universitas menentukan tema seperti ‘globalisasi’ atau ‘teknologi’ dan mensyaratkan mahasiswa untuk mengambil beberapa kelas yang merupakan bagian dari tema yang ditetapkan.

c.       Kelompok pembelajaran atau learning communities

Sistem ini mensyaratkan mahasiswa (biasanya mahasiswa tahun pertama atau kedua) untuk mengambil dua atau lebih mata kuliah bersama. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil sekitar 15 mahasiswa, dan mereka mengambil mata kuliah-mata kuliah tersebut bersama. Seperti metode intelektual bersama yang disebut di atas (poin b), tujuan kelompok pembelajaran ini adalah agar mahasiswa bisa belajar berkelompok, termasuk berdiskusi bersama dan melihat hubungan antara berbagai mata kuliah yang mereka ambil. Berbeda dengan poin b, dalam kelompok pembelajaran ini, mahasiswa bisa mengambil 2 atau 3 mata kuliah yang berbeda tetapi mereka melakukannya secara bersama sehingga terbentuk rasa solidaritas di antara mereka karena mereka secara bersama-sama berada dalam 2 atau 3 kelas yang sama.

d.      Mata kuliah dengan proses penulisan yang intensif

Mata kuliah seperti ini walaupun bisa dilakukan dari berbagai cabang ilmu, akan tetapi mengintegrasikan kurikulum yang menekankan pada cara-cara penulisan makalah maupun paper

akademik yang intensif. Mahasiswa disyaratkan untuk menulis draft dan merevisinya beberapa kali sebelum memberikan hasil akhirnya kepada dosen. Dosen atau pengajar harus memberikan masukan atau feedback beberapa kali. Berdasarkan masukan dari dosen, mahasiswa merevisi paper berdasarkan masukan yang mereka terima. Hal ini akan melatih mahasiswa untuk menulis dengan baik, dan untuk beberapa mata kuliah bahkan mensyaratkan mahasiswa untuk memublikasikan tulisan mereka di jurnal ilmiah.

e.  Mata kuliah yang mengintegrasikan pengabdian masyarakat atau keterlibatan dengan masyarakat

Mata kuliah ini bisa dilakukan dari berbagai cabang ilmu, tetapi harus mengintegrasikan unsur keterlibatan langsung dengan masyarakat. Melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat ataupun organisasi sosial, mahasiswa dipersyaratkan untuk melakukan interaksi atau berkerja sama langsung dengan masyarakat. Bentuk-bentuk pengabdian atau keterlibatan dengan masyarakat berkaitan dengan topik mata kuliah. Biasanya mata kuliah seperti ini juga mensyaratkan mahasiswa untuk menulis paper yang menghubungkan apa yang mereka pelajari dari buku atau referensi di kelas dengan pengalaman yang mereka dapatkan dari masyarakat. Proses refleksi juga penting bagi mata kuliah seperti ini agar mahasiswa bisa menilai secara kritis apa yang mereka lakukan, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan bagi mereka sendiri. Belajar menghadapi kelompok masyarakat yang berbeda dari mereka dan kemungkinan memiliki pandangan yang berbeda memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari masyarakat.

f.       Pengalaman lintas budaya dan lintas kelompok

Berbagai universitas sekarang mensyaratkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang bertemakan lintas budaya dan lintas kelompok baik kelompok sosial yang berbeda suku, agama, kelas, maupun nilai-nilai sosial. Tujuannya adalah agar mahasiswa belajar dari perbedaan dan bisa menghargai perbedaan ini. Mata kuliah ini sering juga meliputi kuliah di negara lain maupun kuliah yang mengintegrasikan pengalaman di negara lain (study abroad). Kuliah semacam ini juga mengintegrasikan penulisan paper, kerja kelompok, maupun refleksi sebagai bagian dari kurikulum.

g.      Tugas akhir, skripsi maupun penelitian akhir

Praktik seperti ini sudah banyak dilakukan di Indonesia. Sistem ini mensyaratkan mahasiswa untuk menulis dan melakukan penelitian sebagai persyaratan kelulusan. Tugas akhir ini merupakan kulminasi proses belajar mahasiswa di perguruan tinggi.

h.      Proses magang atau internship

Hal ini juga sudah banyak dilakukan di Indonesia, melalui proses magang ini mahasiswa bisa menerapkan apa yang telah mereka pelajari di bangku kuliah.

Tidak semua universitas menerapkan semua tipe HIP yang disebutkan di atas. Gonyea, Kinzie, Kuh, dan Laird (2008) merekomendasikan agar mahasiswa melakukan paling tidak dua atau lebih HIP agar mendapatkan hasil yang optimal. Walaupun banyak universitas telah menerapkan hal ini, sering ada berbagai kendala untuk melakukan dua atau lebih HIP karena keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun karena keterbatasan sumber daya manusia. Perlu diadakan pelatihan yang intensif terhadap tenaga pengajar agar bisa melakukan  HIP secara baik di kelas mereka.

Sumber : Siti Kusujiarti (Department of Sociology, Warren Wilson College, NC)

PEMERATAAN SEBARAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Fokus pembenahan terhadap ketimpangan antarwilayah yang telah dicanangkan pemerintah turut menyasar pada pemerataan sebaran aparatur sipil negara (ASN). Sebaran ASN yang merata tersebut dinilai Presiden Joko Widodo pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Demikian disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pembahasan lanjutan pembenahan manajemen ASN di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017. "Saya ingin menegaskan kembali fokus kerja pemerintah di tahun 2017, yaitu mengurangi ketimpangan antarwilayah dan mengatasi kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, sebaran ASN yang merata akan bisa memberikan akses rakyat kepada pelayanan publik yang lebih baik dan juga kesempatan kerja yang bukan hanya semakin meningkat, tapi juga semakin merata," ujarnya mengawali arahannya.

Untuk itu, Kepala Negara menginstruksikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, untuk menghitung kembali kebutuhan ASN di masing-masing wilayah negara Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menginginkan jumlah ASN yang proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan negara. Perkembangan kemajuan teknologi informasi juga disebutnya harus mampu mendorong sistem pemerintahan Indonesia menjadi berbasis elektronik. "Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar mengalami kekurangan aparatur sipil negara. Sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga secara tegas menyoroti masih ditemukannya praktik jual beli jabatan dalam manajemen ASN. Terhadap hal tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar hal serupa itu tak terulang kembali dan harus diberantas tuntas. "Secara khusus saya ingin menyoroti adanya praktik jual beli jabatan dalam manajemen ASN ini. Bahkan, beberapa waktu yang lalu ada yang terkena OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK. Saya ingin mengingatkan agar praktik dalam proses pengurusan dan pengangkatan ASN ini betul-betul hilang dan diberantas tuntas," tutupnya.

Sejumlah menteri dan jajaran lainnya hadir dalam rapat terbatas tersebut. Tampak dari sekian banyak yang hadir tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BPKP Ardan Adiperdana serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Haria Wibisana.

Sumber : Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

PRESIDEN JOKOWI LANTIK HADI TJAHJANTO SEBAGAI KEPALA STAF ANGKATAN UDARA

Foto: Biro Pers Setpres

Presiden Joko Widodo pada Rabu, 18 Januari 2017, secara resmi melantik Marsekal Madya TNI Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Pengangkatan Hadi Tjahjanto yang digelar di Istana Negara tersebut didasarkan pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/TNI/Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara.

Hadi Tjahjanto menjadi orang tertinggi di korps Angkatan Udara menggantikan Marsekal Agus Supriatna yang memasuki masa pensiun. Pria kelahiran Malang, 8 November 1963 tersebut merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987. Dalam perjalanan kariernya, dirinya sempat menempati beberapa jabatan strategis di TNI AU, salah satunya sebagai Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah pada 2010-2011 dan jabatan Direktur Operasi dan Latihan Basarnas pada 2011-2013. Kariernya berlanjut dengan menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013-2015. Pada tahun 2015, Hadi Tjahjanto kembali dipercaya untuk memimpin Pangkalan Udara sebagai Danlanud Abdulrachman Saleh, Malang. Hadi Tjahjanto mendapat pangkat Marsekal Muda dan menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada tahun 2015-2016. Terakhir, Hadi Tjahjanto dipindahtugaskan sebagai Irjen Kementerian Pertahanan serta kenaikan pangkat menjadi Marsekal Madya pada bulan Oktober 2016.

Foto: Biro Pers Setpres

Pada pelantikan hari ini, Hadi Tjahjanto kembali mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan setingkat lebih tinggi menjadi Marsekal TNI. Kenaikan pangkat tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TNI/Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan Perwira Tinggi TNI yang berlaku mulai tanggal 17 Januari 2017. Hadi Tjahjanto diambil sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo agar dapat mengemban amanah yang diberikan dalam menjalankan tugas menakhodai korps Angkatan Udara. Acara pelantikan tersebut ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta diikuti oleh sejumlah pejabat yang hadir di ruangan tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Ketua DPR Setya Novanto.

Transparansi Mulai dari Perencanaan hingga Pengadaan

Saat memberikan keterangan pers usai pelantikan, Hadi menjelaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk mewujudkan zero accident di dalam setiap operasi udara. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, ia akan menerapkan transparansi program mulai dari perencanaan hingga pengadaan barang termasuk pengadaan alutsista. “Maka seluruh kekuatan udara bisa melaksanakan terbang dengan aman sehingga kita terhindar dari accident atau kecelakaan pesawat terbang, itu yang benar-benar akan saya awasi dan saya akan turun ke bawah,” ujar Hadi.

Lebih lanjut, Hadi juga menjelaskan bahwa saat ini tengah dilakukan evaluasi bersama tim dari Panitia Penyidik Kecelakaan Pesawat Udara (PPKPU) Mabes TNI untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan udara tersebut. “Sebagai suatu koreksi sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang berulang tentunya,” imbuhnya.  Selain itu, Hadi juga bertekad untuk membenahi proses manajemen mulai dari bawah hingga ke atas. Dengan pembenahan tersebut, ia meyakini bahwa komitmen zero accident akan benar-benar dapat terwujud. “Sehingga manajemenlah yang harus benar-benar kita benahi. Mulai dari manajemen pengadaan barang, manajemen pembinaan latihan, manajemen bagaimana kita memberikan pengarahan dari komandan ke satuan bawah. Ini harus tetap melekat apabila manajemen itu dilaksanakan dengan baik, saya berkeyakinan bahwa accident itu bisa dihindari,” ujar Hadi.

Sumber : Kepala Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden