PENGENALAN METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A.          PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.           Pengertian

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses Pemberdayaan Masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional.

Aspek penting dalam suatu program Perberdayaan Masyarakat adalah: program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

Menjalankan pendekatan Perberdayaan Masyarakat pada tingkat penentu kebijakan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan yang semakin terbatas. Hal ini akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Terdapat sejumlah hambatan kebijakan dan kelembagaan dalam menerapkan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat yang berhasil. Hambatan ini antara lain adalah terbatasnya komitmen dan pemahaman manajer senior dan para penentu kebijakan terhadap prinsip dan keuntungan yang bisa diperoleh dari pendekatan Pemberdayaan Masyarakat serta kurangnya orientasi pada klien oleh aparat pemerintah di semua tingkatan. Di samping itu, hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal. Lebih jauh lagi, penyusunan kebijakan rinci menghambat timbulnya kreativitas lokal. Hambatan lain adalah kekurangan data monitoring dan evaluasi serta masih adanya struktur pemerintahan dan proses perencanaan yang bersifat membatasi.

Terdapat beberapa strategi dan langkah kunci untuk mempromosikan dasar-dasar Pemberdayaan Masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program nasional. Meningkatnya kesadaran dan dorongan untuk membahas tentang kebijakan pada tingkat manajer senior merupakan komponen yang vital. Program-program yang paling sesuai dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat harus diidentifikasi, dan kemampuan untuk mendukung dan koordinasi di tingkat senior/pusat, haruslah diperkuat. Strategi informasi dan komunikasi yang mantap akan menyokong diskusi antar-departemen. Hal ini telah membuktikan pentingnya untuk mengidentifikasi dan membangun kemampuan para 'ahli' dan 'jawara'/'pendukung proyek' yang mampu membantu orang lainnya. Bukti tentang efektivitas dan efesiensi pendekatan Pemberdayaan Masyarakat akan membantu dalam pembangunan komitmen antar para manajer senior dan penentu kebijakan.

2.           Pola Pemberdayaan Masyarakat

Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan bukan kegiatan yang sifatnya top-down intervention yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya bottom-up intervention yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.

Apabila kegiatan pemberdayaan masyarakat lapisan bawah belum berhasil meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru seperti yang diharapkan, maka yang paling penting dikaji adalah menemukan apa dan di mana akar permasalahannya. Pengetahuan tentang akar permasalahan ini, membantu untuk merumuskan suatu strategi pemecahan masalah yang lebih tepat dan efektif. Merumuskan suatu pola pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang tergolong miskin adalah pekerjaan rumit. Rumit, karena karakteristik yang mereka miliki berbeda. Dan setiap perbedaan menuntut pola pemberdayaan yang berbeda. Semua kekuatan, kelemahan, dan permasalahan yang ada perlu diidentifikasi dengan cermat, terutama yang berhubungan dengan pola pikir mereka yang sangat lokalit, terbelakang, statis tradisional, sulit berubah, lambat mengadopsi inovasi, serta tidak berdaya untuk hidup mandiri. Masalah timbul akibat rendahnya tingkat pendidikan. Keadaan seperti ini terjadi karena rendahnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa dan negara. Core idea dari implementasi otonomi daerah adalah tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, sedangkan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat. Inti permasalahannya adalah apakah masyarakat sudah siap melaksanakan pembangunan sesuai tuntutan otonomi daerah? Kalau belum siap usaha-usaha apa yang perlu dilakukan untuk memberdayakan mereka sebagai insan pembangunan? Dan bagaimana peranan pendidikan formal dan nonformal untuk melahirkan SDM yang berkualitas yang siap melaksanakan pembangunan? Memaknai topik tulisan dan permasalahan di atas, masalah yang menjadi bahan kajian difokuskan pada urgensi pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, aktualisasi pendidikan yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan mengkaji teknik atau pola partisipasi masyarakat yang applicable di dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama yang menyangkut hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat.

3.           Proses Pemberdayaan Masyarakat

United Nations (1956: 83-92), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut.

a.         Getting to know the local community

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

b.         Gathering knowledge about the local community

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

c.         Identifying the local leaders

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "the local leaders" harus selau diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

d.         Stimulating the community to realize that it has problems

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

e.         Helping people to discuss their problem

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendikusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

f.           Helping people to identify their most pressing problems

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

g.         Fostering self-confidence

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

h.         Deciding on a program action

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

i.          Recognition of strengths and resources

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahn dan memenuhi kebutuhannya.

j.          Helping people to continue to work on solving their problems

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

k.          Increasing people!s ability for self-help

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyrakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

4.           Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat dengan hanya memberikan bantuan uang, bukanlah segalanya. Banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan uang atau bantuan proyek kepada masyarakat desa tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan.

Dalam kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, bantuan material memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya - self help - masyarakat untuk membangun diri sendiri.

Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

B.          METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.        Pengertian

Kata partisipasi masyarakat sudah lebih dari satu dasawarsa menjadi kata kunci dalam bahasa masyarakat pembangunan. Namun dalam kenyataannya program pembangunan dan pengembangan msyarakat masih juga dilakukan dengan cara lama yang mengabaikan konsep partisipasi. Program pembangunan masih saja diturunkan dari atas  dan masyarakat tinggal melaksanakannya tanpa adanya keterlibatan langsung masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Kalaupun ada penjajagan terhadap kebutuhan pembangunan, itupun dilakukan dengan cara survai, studi atau penelitian formal yang dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi yang karena beberapa asumsi yang kurang tepat, maka program tidak menyentuh kebutuhan yang sesungguhnya.  Dengan sendirinya dukungan masyarakat terhadap program tersebut menjadi pura-pura, demikian pula partisipasinya. yang berpengaruh terhadap keberlanjutan dari program tersebut.

 Alasan-alasan yang demikian melahirkan beragam pemikiran tentang pendekatan pengembangan program yang lebih partisipatif. Istilah-istilah partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah (bottom-up planning), penyadaran, pendekatan yang berpusat pada petani (farmer centered approach ), dll menjadi kosa kata para aktivis pembangunan, baik pemerintah maupun swasta, walaupun kenyataannya belum mencerminkan arti kata tersebut. Program-program yang ada masih saja tetap diturunkan dari atas (top-down approach ), direncanakan dari meja kantor, sementara masyarakat diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan fisik di lapangan, sehingga tingkatan partisipasinya masih layak disebut sebagai mobilisasi.

            Latar belakang yang demikian kemudian mendorong untuk diperkenalkannya salah satu metode dan teknik yang dikenal dengan Participatory Rural Appraisal (PRA), karena dipandang telah memiliki teknik-teknik yang dijabarkan cukup operasional dengan konsep bahwa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam seluruh kegiatan. Pendekatan PRA memang bercita-cita menjadikan masyarakat menjadi peneliti, perencana, dan pelaksana pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Tekanan aspek penelitian bukan pada validitas data yang diperoleh, namun pada nilai praktis untuk pengembangan program itu sendiri.  Penerapan pendekatan dan teknik PRA dapat memberi peluang yang lebih besar dan lebih terarah untuk melibatkan masyarakat. Selain itu melalui pendekatan PRA akan dapat dicapai kesesuaian dan ketepatangunaan program dengan kebutuhan masyarakat sehingga keberlanjutan (sustainability ) program dapat terjamin.

            PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak (Chambers, 1995). 

2.        Prinsip Dasar

Tujuan kegiatan PRA yang utama ialah untuk menghasilkan rancangan program yang gayut dengan hasrat dan keadaan masyarakat. Terlebih itu, tujuan pendidikannya adalah untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam menganalisa keadaan mereka sendiri dan melakukan perencanaan melalui kegiatan aksi. Dapat disebutkan bahwa PRA adalah sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan (Chambers, 1995).

            Beberapa hal prinsip yang ditekankan dalam PRA ialah :

a.     Saling belajar dari kesalahan dan berbagi pengalaman dengan masyarakat

            Prinsip dasar PRA bahwa PRA adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti bahwa PRA dibangun dari pengakuan serta kepercayaan masyarakat yang meliputi pengetahuan tradisional dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan persoalannya sendiri.  Prinsip ini merupakan pembalikan dari metode pembelajaran konvensional yang bersifat mengajari masyarakat. Kenyataan membuktikan bahwa dalam perkembangannya pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan yang terjadi, sementara itu pengetahuan modern yang diperkenalkan orang luar tidak juga selalu memecahkan masalah. Oleh karenanya diperlukan ajang dialog di antara ke duanya untuk melahirkan sesuatu program yang lebih baik. PRA bukanlah suatu perangkat teknik tunggal yang telah selesai, sempurna,dan pasti benar. Oleh karenanya metode ini selalu harus dikembangkan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Kesalahan yang dianggap tidak wajar, bisa saja menjadi wajar dalam proses pengembangan PRA. Bukannya kesempurnaan penerapan yang ingin dicapai, namun penerapan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada dan mempelajari kekurangan yang terjadi agar berikutnya menjadi lebih baik. Namun PRA bukan kegiatan coba-coba (trial and error ) yang tanpa perhitungan kritis untuk meninimalkan kesalahan.

b.     Keterlibatan semua anggota kelompok,  menghargai perbedaan, dan informal

            Masyarakat bukan kumpulan orang yang homogen, namun terdiri dari berbagai individu yang mempunyai masalah dan kepentingan sendiri. Oleh karenanya keterlibatan semua golongan masyarakatadalah sangat penting. Golongan yang paling diperhatikan justru yang paling sedikit memiliki akses dalam kehidupan sosial komunitasnya (miskin, perempuan,anak-anak, dll). Masyarakat heterogen memiliki pandangan pribadi dan golongan yang berbeda. Oleh karenanya semangat untuk saling menghargai perbedaan tersebut adalah penting artinya. Yang terpenting adalah pengorganisasian masalah dan penyusunan prioritas masalah yang akan diputuskan sendiri oleh masyarakat sebagai pemiliknya. Kegiatan PRA dilaksanakan dalam suasana yang luwes, terbuka, tidak memaksa, dan informal. Situasi santai tersebut akan mendorong tumbuhnya hubungan akrab, karena orang luar akan berproses masuk sebagai anggota bukan sebagai tamu asing yang harus disambut secara protokoler. Dengan demikian suasana kekeluargaan akan dapat mendorong kegiatan PRA berjalan dengan baik.

c.      Orang luar sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku

            Konsekuensi dari prinsip pertama, peran orang luar hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaku, guru, penyuluh, instruktur, dll. Perlu bersikap rendah hati untuk belajar dari masyarakat dan menempatkannya sebagai nara sumber utama. Bahkan dalam penerapannya, masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Secara ideal sebaiknya penentuan dan penggunaan teknik dan materi hendaknya dikaji bersama, dan seharusnya banyak ditentukan oleh masyarakat.

d.     Konsep triangulasi

            Untuk bisa mendapatkan informasi yang kedalamannya dapat diandalkan, bisa digunakan konsep triangulasi yang merupakan bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulang (check and recheck). Triangulasi dilakukan melalui penganekaragaman keanggotaan tim (disiplin ilmu), sumber informasi (latar belakang golongan masyarakat, tempat), dan variasi teknik.

i. Penggunaan variasi dan kombinasi berbagai teknik PRA, yaitu bersama masyarakat bisa diputuskan variasi dan kombinasi teknik PRA yang paling tepat sesuai dengan proses belajar yang diinginkan dan cakupan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan program

ii. Menggali berbagai jenis dan sumber informasi, dengan mengusahakan kebenaran data dan informasi (terutama data sekunder) harus dikaji ulang dan sumbernya dengan menggunakan teknik lain.

iii. Tim PRA yang multidisipliner, dengan maksud sudut pandang yang berbeda dari anggota tim akan memberi gambaran yang lebih menyeluruh terhadap penggalian informasi dan memberi pengamatan mendalam dari berbagai sisi.

e.     Optimalisasi hasil, orientasi praktis, dan keberlanjutan program

            Pelaksanaan PRA memerlukan waktu, tenaga narasumber, pelaksana yang trampil, partisipasi masyarakat yang semuanya terkait dengan dana. Untuk itu optimalisasi hasil dengan pilihan yang menguntungkan mutlak harus dipertimbangkan. Oleh karenanya kuantitas dan akurasi informasi sangat diperlukan agar jangan sampai kegiatan yang berskala besar namun biaya yang tersedia tidak cukup. Orientasi PRA adalah pemecahan masalah dan pengembangan program. Dengan demikian dibutuhkan penggalian informasi yang tepat dan benar agar perkiraan yang tepat akan lebih baik daripada kesimpulan yang pasti tetapi salah, atau lebih baik mencapai perkiraan yang hampir salah daripada kesimpulan yang hampir benar. Masalah dan kepentingan masyarakat selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Karenanya, pengenalan masyarakat bukan usaha yang sekali kemudian selesai, namun merupakan usaha yang berlanjut. Bagaimanapun juga program yang mereka kembangkan dapat dipenuhi dari prinsip dasar PRA yang digerakkan dari potensi masyarakat.

3.        Struktur Program

Karena tujuan penerapan metode PRA adalah pengembangan program bersama masyarakat, penerapannya perlu senantiasa mengacu pada siklus pengembangan program. Gambaran umum siklus tersebut secara ringkas adalah sbb.:

a.     Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi, dengan maksud untuk menggali informasi tentang keberadaan lingkungan dan masyarakat secara umum.

b.    Perumusan masalah dan penetapan prioritas guna memperoleh rumusan atasdasar masalah dan potensi setempat.

c.     Identifikasi alternatif pemecahan masalah atau pengembangan gagasan guna membahas berbagai kemungkinan pemecahan masalah melalui urun rembug masyarakat.

d.    Pemilihan alternatif pemecahan yang paling tepat sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia dalam kaitannya dengan swadaya.

e.    Perencanaan penerapan gagasan dengan pemecahan masalah tersebut secara konkrit agar implementasinya dapat secara mudah dipantau.

f.      Penyajian rencana kegiatan guna mendapatkan masukan untuk penyempurnaannya di tingkat yang lebih besar.

g.     Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat.

h.    Pemantauan dan pengarahan kegiatan untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun.

i.      Evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk melihat hasil sesuai yang diharapkan, masalah yang telah terpecahkan, munculnya masalah lanjutan, dll.

 4.        Permasalahan

Meningkatnya secara cepat popularitas PRA dikhawatirkan menyebabkan sedemikian terburu-burunya  menerima gagasan ini tanpa pemahaman yang cukup mendasar akan prinsip dasar yang ada yang kemudian diikuti dengan harapan yang terlalu tinggi akan keampuhan PRA. Oleh karenanya beberapa masalah yang timbul akibat merebaknya penggunaan metode PRA adalah :

a.   Permintaan melampaui kemampuan akibat metode ini dilatihkan dalam forum yang formal  tanpa cukup kesempatan untuk menghayati dan mendalami prinsip yang mendasarinya.

b.   Kehilangan tujuan dan kedangkalan hasil akibat penerapan yang serampangan di lapangan tanpa tujuan yang jelas.

c.   Kembali menyuluh akibat petugas tidak siap untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat.

d.   Menjadi penganut fanatik karena tidak munculnya improvisasi dan variasi petugas untuk menggali lebih dalam permasalahan di masyarakat.

e.   Mengatasnamakan PRA untuk kegiatan yang sepotong-potong di luar konteks program pengembangan masyarakat.

f.    Terpatok waktu akibat program yang berorientasi pada target (teknis, administratif).

g.   Kerutinan yang dapat membuat kegiatan tidak hidup lagi sehingga terjebak dalam pekerjaan yang rutin dan membosankan.

5.        Teknik PRA

Beberapa teknik penerapan PRA antara lain : (a) Penelusuran Alur Sejarah, (b) Penelusuran Kebutuhan Pembangunan, (c) Analisa Mata Pencaharian, (d) Penyusunan Rencana Kegiatan, (e) Focus Group Discussion, (f) Pemetaan, dll.                   

Bahan Bacaan

Anonim, 1994. Berbuat Bersama Berperan Setara. Studio Driya Media, Bandung.

Chambers, R. 1996. Memahami Desa Secara Partisipatif. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Grandstaff,S.W., Grandstaff,T.B. dan Lovelace,G.W. 1990. Summary Report International Conference on Rapid Rural Appraisal, Khon Kaen University. Ed.